Table of Contents

 Bentuk Negara


Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

b. Bentuk Pemerintahan.- Pasal 1 ayat (1) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.- Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik dengan fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.

c. Sistem Pemerintahan
Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan tentang pokok-pokok sistem pemerintahan negara yaitu:

  • Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
  • Sistem Konstitusional
  • Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
  • Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama ”MPR”, sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan GBHN. Majelis ini mengangkat kepala nagara (Presiden) dan wakil presiden.
– Presiden ialah penyelenggaraa pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis.
– Presiden tidak bertanggung jawan kepada dewan perwakilan rakyat.
– Menteri negara adalah pembantu presiden ; menteri negara tidak bertanggung jawab kepada presiden.
– Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Ø Praktek ketatanegaraan terjadi perubahan yaitu sistem kabinet presidenasil menjadi sistem kabinet parlemen berdasarkan usul badan bekerja komite nasional Indonesia pusat pada tanggal 11 november 1945, yang kemudian disetujui oleh presiden dan diumumkan dengan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945.
Ø Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum amandeman yaitu presidensil dan parlemen.

d. Pembagian Kekuasaan

Ø Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden.
– pasal 4 ayat (2) menyatakan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
– pasal 17 ayat (1) menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Ø Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, DPR harus bekerjasama dengan Presiden
– pasal 5 menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
– pasal 21 ayat (1) menyatakan Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan UU.
– pasal 23 menyatakan Anggaran Pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Uundang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.
Ø Kekuasaan Yudikatif
– pasal 24 ayat (1) menyatakan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh mahkamah agung dan lain-lain badan-badan kehakiman menurut undang-undang.

e. Pembagian Wilayah Daerah
– pasal 18 menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

f. Warga Negara
– Menurut UUD 1945 sebelum amandemen yang menjadi warga negara adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Hal ini terdapat dalam pasal 26.

2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
a. Bentuk Negara
– Berdasarkan Konstitusi RIS, sesuai keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr.48. (c) LN 50-3). (du.6 Februari 1950), dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat salah satu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk faderasi.

b. Bentuk Pemerintahan
– Berdasarkan Konstitusi RIS bentuk pemerintahannya yaitu serikat atau faderal. Hal ini terdapat dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat salah satu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk faderasi.

c. Sistem Pemerintahan
– Sistem pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan parlemen kabinet semu.
– Berdasarkan Konstitusi RIS, pasal 74 ayat (2) menyatakan Presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri yang lain.
– Berdasarkan Konstitusi RIS, pasal 69 yat (1) menyatakan Presiden ialah Kepala Negara.
– Berdasarkan Konstitusi RIS, pasal 68 ayat (1) menyatakan Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintahan.
– Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden (pasal 74)

d. Pembagian Kekuasaan
Ø Konstitusi RIS menganut Trias Politika. Pembagian kekuasaan pemerintahan dilihat dari alat-alat perlengkapan faderal RIS :
– Presiden (pasal 69)
– Menteri-menteri (pasal 75)
– Senat (pasal 80)
– Dewan Perwakilan daerah (pasal 98)
– mahkamah Agung Indonesia (pasal 113 dan pasal 114)
– Dewan Pengawas Keuangan (pasal 115 dan pasal 116)

 

sumber :

https://apartemenjogja.id/battle-bros-apk/