BMPS Tuding Disdik Cuma Akal-akalan

BMPS Tuding Disdik Cuma Akal-akalan

BMPS Tuding Disdik Cuma Akal-akalan
BMPS Tuding Disdik Cuma Akal-akalan

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Bekasi menuding

pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN melalui merger atau penggabungan SDN cuma akal-akalan Dinas Pendidikan setempat untuk memainkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS).

”Ini akal-akalan berupa permainan politik anggaran yang saat ini ditujukan kepada Pemerintahan Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan tentang pembangunan sekolah SMPN yang tidak sesuai SOP (standar operasional prosedur) dan tidak memenuhi SPM (standar pelayanan minimal),” kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, kepada Radar Bekasi, belum lama ini.

Menurut dia, pemkot Bekasi membuka tujuh SMPN baru melalui merger SD pada tahun ajaran baru ini. Ketujuh sekolah tersebut yakni, SMPN 50, SMPN 51, SMPN 52, SMPN 53, SMPN 54, SMPN 55, dan SMPN 56.

Lanjut dia, masing-masing SMPN memiliki 3 kelas, dengan jumlah siswa per

kelasnya 32 orang. Ia pun mengajak untuk menghitung akalan-akalan Disdik agar serapan dana BOS ke sekolah negeri lebih maksimal.

”Dari 21 kelas baru, coba kita hitung saja berapa dana yang akan terserap setiap bulannya untuk sekolah negeri. Dana BOS diterima per siswa Rp 60 ribu, kalo mau seperti itu cobalah pemerintah sama ratakan dana BOS Swasta yang Rp25 ribu per siswa,” katanya.

Pembangunan tujuh SMPN tersebut dinilai Ayung sebagai hal yang ganjil. Pasalnya, ada tiga kelas yang sudah menerima siswa baru tahun ini, padahal belum lama direncakana oleh pemerintah setempat.

”Awalnya pemerintah menyatakan bahwa pembangunan sekolah baru masih

dalam tahap kajian atau wacana saja, tetapi saya lihat di putusan Perwal bahwa sekolah terkait sudah beroperasi,” tuturnya.

Ayung sangat keberatan dengan pembangunan SMPN melalui merger SD. Sebab, dikhawatirkan akan membuat penurunan jumlah siswa yang bersekolah ke swasta.

 

Baca Juga :