Prosedur Kompilasi dan Review

Prosedur Kompilasi dan Review

Prosedur Kompilasi dan Review

Prosedur Kompilasi dan Review
Prosedur Kompilasi dan Review
Banyak perusahaan nonpublik meminta laporan keuangan mereka di-review atau dikompilasi oleh akuntan publik, bukan untuk diaudit. Manajemen perusahaan yakin bahwa audit tidak diperlukan karena tidak ada persyaratan dari bank atau pun pengawas dan laporan untuk penggunaan internal juga tidak perlu diaudit. Sebaliknya perusahaan dapat melibatkan akuntan publik untuk membantu menyusun laporan keuangan, baik untuk penggunaan internal, sesuai permintaan kreditur. Bergantung pada jumlah pinjaman, kreditur mungkin memerlukan kompilasi atau telaah laporan keuangan, bukan audit. Telaah laporan keuangan memberikan assurance terbatas pada laporan keuangan, sedangkan kompilasi tidak memberikan assurance atas laporan yang disajikan.
Standar untuk kompilasi dan telaah laporan keuangan disebut Pernyataann Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Karena assurance yang diberikan kompilasi dan telaah jauh dibawah audit, jasa ini tidak terlalu memerlukan bukti-bukti dan biayanya lebih rendah daripada audit. Karena jasa review dan kompilasi tidak memberikan assurance seperti di audit, maka akuntan dan klien harus membangun pemahaman bersama tentang jasa yang akan diberikan, terutama melalui perjanjian tertulis.
JASA KOMPILASI
Sebuah penugasan untuk jasa kompilasi didefinisikan dalam PSAR sebagai salah satu hal yang dipersiapkan akuntan saat membuat dan menyajikan laporan keuangan kepada klien atau pihak ketiga tanpa memberikan assurance dari akuntan publik tentang laporan tersebut. Laporan ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk urusan internal, meskipun dapat juga diberikan kepada pengguna eksternal. Akuntan publik tidak perlu menjadi independen dalam melakukan kompilasi dan laporan keuangan tersebut dapat ditebitkan tanpa adanya penjelasan tambahan.
“Kami telah melakukan kompilasi neraca PT Wasito Prima tanggal 31 Desember 2007 serta laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas yang berkaitan utuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.
Suatu kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keungan yang merupakan representasi manajemen (pemilik). Kami tidak melakukan audit atau telaah terhadap laporan keuangan terlampir tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain atas laporan keuangan tersebut.”
Ketika akuntan menyampaikan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh puhak ketiga, mereka diwajibkan mengeluarkan laporan kompilasi yang menyertai laporan. Akuntan tidak diizinkan menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk klien yang menyerahkan laporan tersebut kepada penguna eksternal tanpa memenuhi persyaratan penugasan kompilasi, termasuk penerbitan laporan kompilasi. Ketika akuntan tidak menginginkan laporan tersebut digunakan oleh pihak ketiga, mereka tidak wajib mengeluarkan laporan kompilasi asalkan mereka mendokumentasikan, dalam surat penugasan, pemahaman mengenai jasa yang akan dilakukan dan pembatasan bahwa laporan keuangan ditujukan hanya bagi manajemen.
Kompilasi yang Menghapus Seluruh Pengungkapan (contoh soal kasus) Auditor telah melakukan kompilasi PT Wasito Prima tanggal 31 Desember 2007 serta laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas yang berkaitan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.
Suatu kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen (pemilik). Auditor tidak melakukan audit atau telaah terhadap laporan keuangan terlampir tersebut dan tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain atas laporan keuangan tersebut.
Manajemen memutuskan untuk tidak memasukkan hampir semua pengungkapan material, yang diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika pengungkapan yang tidak dimasukkan tersebut disajikan dalam laporan keuangan, mungkin hal tersebut akan mempengaruhi kesimpulan para pemakai laporan keuangan tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini tidak dirancang untuk mereka yang tidak mengetahui tentang masalah seperti itu.
Persyaratan Kompilasi, kompilasi tidak membebaskan akuntan dari pertanggungjawaban karena mereka perlu bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh jenis penugasan. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus menjalankan prosedur sebagai berikut:
  • Memperoleh pemahaman bersama klien mengenai jenis dan keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan atas laporan, jika laporan akan diterbitkan.
  • Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien.
  • Memahami klien, termasuk sifat transaksi bisnisnya, pencatatan akuntansi, dan misi laporan keuangan.
  • Melakukan Tanya jawab untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan.
  • Membaca kompilasi laporan keuangan dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak dimasukkan atau kesalahan dalam perhitungan dan GAAP.

 

Akuntan tidak harus melakukan tanya jawab lainnya atau melakukan prosedur lain dalam verifikasi informasi yang diberikan oleh klien. Akan tetapi jika mereka menyadari bahwa laporan tidak disajikan secara wajar, maka mereka harus memperoleh informasi tambahan. Jika klien menolak untuk memberikan informasi, maka akuntan harus menarik diri dari penugasan kompilasi.
Bentuk Laporan PSAR menyebutkan tiga jenis laporan kompilasi. Penggunaan masing-masing laporan bergantung pada keputusan manajemen untuk memasukkan semua pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan.
  1. Kompilasi dengan pengungkapan penuh. Kompilasi jenis ini membutuhkan pengungkapan sesuai dengan GAAP.
  2. Kompilasi yang menghilangkan seluruh pengungkapan. Hal ini menunjukkan kata-kata yang tepat ketika akuntan mengompilasi laporan tanpa pengungkapan. Contohnya, manajemen juga memilih untuk tidak menyajikan laporan aliran kas. Jenis kompilasi akan diterima jika laporan menunjukkan kurangnya pengungkapan dan tidak adanya pengungkapan tersebut, menurut akuntan publik, tidak dilakukan dengan maksud menyesatkan pengguna. Laporan ini digunakan untuk manajemen.
  3. Kompilasi Tanpa Independensi. Seperti KAP dapat mengeluarkan laporan kompilasi meskipun laporan tersebut tidak independen dari klien, seperti yang didefinisikan oleh Kode Etik. Apabila akuntan tidak memiliki independensi, maka pada laporan harus menyatakan bahwa“ Kami tidak independen terhadap PT Wasito Prima.”

 

Jadi unsur-unsur jenis laporan kompilasi yang dibutuhkan, seperti:
  • Tanggal pada laporan akuntan adalah tanggal penyelesaian kompilasi.
  • Setiap halaman laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan harus menyatakan “Lihat kompilasi laporan akuntan.”

 

Apabila klien tidak menggunakan GAAP, maka auditor harus memasukkan modifikasi yang sama dalam laporan kompilasi yang digunakan dalam laporan telaah.

Pelaporan Atas Pengendalian Intern

Pelaporan Atas Pengendalian Intern

Pelaporan Atas Pengendalian Intern

Pelaporan Atas Pengendalian Intern
Pelaporan Atas Pengendalian Intern
Konsisten dengan SA Seksi 325 [PSA No. 35] Komunikasi Masalah yang Berhubungan dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit, auditor harus mengkomunikasikan setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan selama auditnya; namun, pelaporan atas pengendalian intern berdasarkan Standar Audit Pemerintahan berbeda dengan pelaporan hal yang sama berdasarkan SA Seksi 325. Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor membuat laporan tertulis atas pengendalian intern dalam semua audit; SA Seksi 325 [PSA No. 35] mengharuskan komunikasi—lisan atau tertulis—hanya jika auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan. Standar Audit Pemerintahan mengharuskan suatu gambaran setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan, termasuk identifikasi kondisi yang dipandang merupakan kelemahan material.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan bahwa laporan auditor tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern menggambarkan lingkup pekerjaannya dalam pemerolehan suatu pemahaman tentang pengendalian intern dan dalam penentuan risiko audit. Auditor dapat memenuhi persyaratan ini dengan menyatakan bahwa ia telah memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut telah dioperasikan dan bahwa ia telah menentukan risiko pengendalian.
Paragraf 6.28 Standar Audit Pemerintahan mengatur: “Apabila informasi tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum, laporan audit harus menyatakan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan persyaratan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut”.
Bilamana auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dalam audit atas laporan keuangan yang didasarkan atas Standar Audit Pemerintahan, laporan auditor tentang pengendalian intern harus berisi:
  1. Suatu pernyataan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan dan suatu pengacuan ke laporan auditor atas laporan keuangan, termasuk suatu penjelasan setiap penyimpangan dari laporan baku.
  2. Suatu pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.
  3. Suatu pernyataan bahwa, dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor telah mempertimbangkan pengendalian intern entitas untuk menentukan prosedur audit yang ditujukan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern.
  4. Suatu pernyataan bahwa penyusunan dan pemeliharaan pengendalian intern merupakan tanggung jawab manajemen.
  5. Suatu penjelasan tujuan, lingkup, dan keterbatasan bawaan setiap pengendalian intern.
  6. Suatu gambaran pengendalian intern entitas, yang dipandang sebagai bagian dari pemahaman auditor atas pengendalian intern entitas.
  7. Suatu penjelasan lingkup pekerjaan auditor, yang menyatakan bahwa auditor memperoleh suatu pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan, menentukan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, dan menentukan risiko pengendalian.
  8. Definisi kondisi yang dapat dilaporkan, Definisi kelemahan material.
  9. Suatu penjelasan kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan dalam audit.
  10. Suatu pernyataan tentang apakah auditor yakin bahwa setiap kondisi yang dilaporkan sebagaimana dijelaskan dalam laporannya merupakan kelemahan material, jika demikian, identifikasi kelemahan material yang ditemukan.
  11. Jika berlaku, suatu pernyataan bahwa masalah-masalah lain tentang pengendalian intern dan operasinya telah dikomunikasikan kepada manajemen dalam surat terpisah.
  12. Suatu pernyataan bahwa laporan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada komite audit, manajemen, dan badan legislatif atau badan pengatur tertentu, namun tidak dimaksudkan untuk membatasi distribusinya, jika hal ini menyangkut catatan publik.

Sumber : https://ekonomija.org/

Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah

Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah

Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah

Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah
Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah
Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada entitas lain, termasuk organisasi nirlaba dan perusahaan. Di antara bantuan keuangan pemerintah adalah bantuan (grant) berbentuk kas atau aktiva lain, pinjaman, jaminan pinjaman, subsidi tariff bunga. Dengan menerima bantuan tersebut, baik entitas pemerintahan maupun nonpemerintah dapat terkena peraturan perundang-undangan yang mungkin berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material laporan keuangan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor harus mendokumentasikan prosedur yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material dalam penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.
SA Seksi 333 [PSA No. 17] Representasi Manajemen, mengharuskan auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Di antara masalah yang dimasukkan dalam representasi tersebut adalah “pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk pengungkapan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan kerugian bersyarat.”
Pelaporan Berdasarkan Standar Audit Pemerintahan
Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pengendalian intern.
Ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji (estimasi terbaik auditor tentang total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan. Bila prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan material, auditor harus memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif dalam laporan auditnya.
Auditor harus melaporkan hal material dari ketidakpatuhan terlepas apakah akibat salah saji telah dikoreksi dalam laporan keuangan entitas. Auditor dapat mengharapkan untuk memasukkan suatu pernyataan tentang apakah salah saji sebagai akibat hal material dari ketidakpatuhan telah dikoreksi dalam laporan keuangan atau suatu pernyataan yang menjelaskan dampak salah saji tersebut dalam laporannya atas laporan keuangan pokok.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana. Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan tentang apakah suatu unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh karena itu, dalam mematuhi persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur pelanggaran hokum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur pelanggaran hukum yang ditemukan.

PENGERTIAN DEPOSITO

PENGERTIAN DEPOSITO

PENGERTIAN DEPOSITO

PENGERTIAN DEPOSITO
PENGERTIAN DEPOSITO

Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa masyarakat sudah tau pada umumnya system pelayanan bank.pada PT.Bank Mandiri (persero)Tbk. Cab lhokseumawe masyarakat lhokseumawe sudah tau pada umumnya kas daerah Aceh Utara sudah di salah gunakan oleh pemarentah setempat pada tahun 2009 yang lalu. Dan yang lebih parah lagi dana yang di simpan oleh para pemarentah tersebut di bobolkan, ini yang menjadi permasalahannya, yang membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap PT.Bank Mandiri (persero)Tbk. Cab lhokseumawe. Meskipun kejadiannya bukan pada Bank mandiri lhokseumawe. Menurut UU No 10 tahun 1998 yang di maksud dengan Deposito berjangka Deposito berjangka merupakan deposito yang di terbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,3,6,12,18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka di terbitkan atas nama lembaga maupun perorangan artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seorang ataupun lembaga.
Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka di buka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo, sering disebut jatuh tempo. Penarikan dapat dilakukan secara tunai ataupun non tunai (pemindahbukuan ). Kepada setiap deposan di kenakan pajak terhadap bunga yang di terimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk Bank tertentu dikenakan penalty rate (denda).
Untuk menarik minat para deposan biasanya Bank menyediakan berbagai intensif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa special rate ( bunga lebih tinggi dari bunga yang beralaku umum ). Maupun insentif lainnya. Seperti hadiah atau cendramata, insentif juga diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

Baca Juga :

PENGERTIAN GIRO

PENGERTIAN GIRO

PENGERTIAN GIRO

PENGERTIAN GIRO
PENGERTIAN GIRO

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.
Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem ‘dorong dan tarik’ (push and pull). Suatu cek adalah transaksi ‘tarik’: menunjukkan cek akan menyebabkan bank penerima pembayaran mencari dana ke bank sang pembayar yang jika tersedia akan menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan “terpental” dan dikembalikan dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah transaksi ‘dorong’: pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran dapat mengambil uang tersebut. Karenanya, suatu giro tidak dapat “terpental”, karena bank hanya akan memproses perintah jika pihak pembayar memiliki daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun ini juga berarti pihak pembayar tidak mendapatkan keuntungan dari “float”.
[sunting] Sejarah dan Konsepsi
Surat Giro atau Postgiro memiliki sejarah yang panjang dan membanggakan dalam sejarah finansial Eropa. Konsep dasar adalah sistem perbankan tidak berdasarkan cek, tetapi dengan transfer langsung diantara rekening. Jika kantor akuntan di sentralisasi, maka transfer diantara akun akan terjadi secara simultan. Uang bisa dibayarkan atau ditarik dari sistem dari kantor pos manapun, dan nantinya koneksi ke sistem perbankan komersial dibuat, seringnya dengan keyakinan dari bank lokal membuat akun sendiri di Postgiro.
Pada pertengahan abad 20, kebanyakan negara di benua Eropa memiliki layanan pos giro. Sistem posgiro pertama ada di Austria di awal abad 19. Pada saat Posgiro Inggris diadakan, Posgiro Belanda telah distabilkan dengan baik dengan setiap orang dewasa memiliki akun posgiro dengan operasi posgiro yng besar dan digunakan dengan baik di negara Eropa lain kebanyakan dan Skandinavia.
Istilah “bank” tidak digunakan pada saat itu juga untuk mendeskripsikan layanan tersebut. Instrumen pembayaran utama bank didasarkan dengan cek dimana memiliki perbedaan keseluruhan dengan model remiten “giro”.
Dalam model perbankan, cek ditulis oleh remiten dan diserahkan atau dipos kepada pihak penerima pembayaran, yang nantinya akan mengunjungi bank atau pos ceknya ke bank. Cek tersebut harus di clearing, proses kompleks dimana cek disortir menjadi satu, dipos ke lokasi pusat clearing, disortir lagi, dan dipos balik ke cabang pembayaran dimana cek tersebut akan dicek ulang terakhir kalinya dan akhirnya akan dibayarkan.
Dalam model Pos Giro, Transfer Giro dikirim melalui pos surat oleh remiter ke pusat Giro. Dalam pengembaliannya, transfer tersebut dicek dan akun transfer mengambil tempat. Jika transfer berjalan lancar, dokumen transfer dikirim ke penerima, bersama pernyataan pemutakhiran dari akun yang dikreditkan. Remitter juga dikirimkan pernyataan pemutakhiran. Pada kasus dimana fasilitas publik yang menerima ratusan trnasaksi per hari, pernyataan akan dikirim secara elektronik dan menggunakan angka rujukan yang unik untuk mengenali remiten untuk keperluan rekonsiliasi.
Maraknya clearing cek elektronik (dan kartu debet yang dirujuk sebagai alat pembayaran) membuat perbedaan ini menjadi tidak begitu penting seperti dulu. Contohnya di beberapa toko di Amerika Serikat cek dipindai dan pendaftaran tunai dikembalikan ke pelanggan sementara dana diambil dari akun para pelanggan.
utang jangka panjang
Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi (1 th) dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Pembayaran dilakukan dengan kas namun dapat diganti dengan asset tertentu. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Pada akhir perioda akuntansi bagian tertentu dari hutang jangka panjang berubah menjadi hutang jangka pendek. Untuk itu harus dilakukan penyesuaian untuk memindahkan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo menjadi hutang jangka pendek
Timbulnya Hutang Jangka Panjang
Saat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan dibutuhkan sejumlah dana. Dana yang diperlukan untuk Investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan manfa’at dalam jangka panjang sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau dengan menambah modal. Dalam hal ini perusahaan memiliki dua pilihan yaitu menarik hutang jangka panjang misalnya obligasi atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.
Ada beberapa kelebihan menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.
1. Keuntungan menarik obligasi
Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen.
2. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding deviden yang harus dibayarkan kepada pemegang saham.
3. Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak sedangkan deviden adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Sebaliknya juga terdapat hal yang kurang menguntungkan antara lain :
1. Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian
2. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusagaan.

PENGERTIAN TABUNGAN
Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.
Untuk kegunaan lain dari Tabung, lihat
Faktor-faktor tingkat Tabungan
1. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
2. Tinggi rendahnya suku bunga bank
3. adanya tingkat kepercayaan terhadap bank

Sumber : https://synthesisters.com/

Aplikasi Induksi Matematik dalam program

Aplikasi Induksi Matematik dalam program

Aplikasi Induksi Matematik dalam program

 Aplikasi Induksi Matematik dalam program
Aplikasi Induksi Matematik dalam program

 Aplikasi Induksi Matematik dalam program

Salah satu aplikasi induksi matematik dalam pemrograman yaitu bentuk kalang (loop), dengan struktur sbb :

Keadaan sebelum menjumpai kalang( loop)

While s

Perintah-perintah dalam tubuh kalang .

semua perintah tidak boleh melompat keluar

kalang

End While

Keadaan setelah kalang(loop)

Perintah While akan dieksekusi terus menerus selama syarat kondisi S bernilai benar. Apabila dalam proses kalang dijumpai kondisi bernilai salah (tidak memenuhi syarat yang didefinisikan) eksekusi akan berhenti.

Kalang (loop)

Diberikan Kalang While dengan syarat kondisi S, kondisi sebelum dan sesudah kalang. Jika diberikan predikat I(n) yang disebut kalang invarian.

Apabila keempat syarat ini benar maka kalang benar terhadap kondisi sebelum dan sesudahnya.

  1. Langkah basis:

Kondisi sebelum kalang berarti bahwa I (0) benar sebelum iterasi pertama dalam kalang.

  1. Langkah induksi:

Jika syarat kondisi S dan kalang invariant I(k) benar untuk suatu bilangan bulat k ≥ 0 sebelum iterasi kalang, maka I(k+1) juga benar setelah iterasi kalang.

  1. Kondisi penghentianSetelah sejumlah iterasi kalang yang berhingga, maka syarat kondisi S menjadi salah.
  1. Kebenaran kondisi setelah kalang

Jika untuk suatu bilangan bulat tak negatif N, syarat kondisi S salah dan I(N) benar maka harga variable akan sama dengan yang ditentukan dalam kondisi kalang.( tanpa menggunakan operasi perkalian langsung).

Contoh 3

Akan dihitung hasil kali dua buah bilangan bulat positip, atau nilai nol c dan d, dengan tanpa melalui operasi perkalian langsung. Berikut ini potongan algoritma pemrograman untuk menghitung hasil kali dua bilangan bulat tersebut, dengan cara menjumlahkan d sebanyak c kali yang hasilnya c.d sbb :

i ← 0

J ← 0

while i ≠ c do (1)

J ← J + d

i ← i+ 1

endwhile

( i = c, J = c.d )

Buktikan bahwa setiap kali eksekusi mencapai awal kalang while-do 1), ditemukan J = i.d.

Bukti :

Algoritma untuk enumerasi nilai i dan j untuk setiap kali eksekusi mencapai awal kalang while – do tersebut dapat diilustrasikan sbb:

Tabel eksekusi while – do

Setiap kali (n) exsekusi mencapai awal loop Nilai i Nilai j
Loop ke  1 0 0
2 1 1.d
3 2 2.d
4 3 3.d
: : :
C+1 c c.d

dari tabel tersebut tampak bahwa setiap kali eksekusi algoritma mencapai awal kalang while-do, nilai j = 1.d. Untuk mengetahui kebenaranya dapat digunakan induksi matematik. Misal p(n) merupakan pernyataan bahwa setiap kali yaitu n eksekusi algoritma mencapai awal kalangwhile – do, nilai i dan j pada eksekusi ke n dinyatakan idan jn.

  1. a) Langkah 1 .

untuk n = 1, pernyataan p(1) benar karena pada saat n = 1 eksekusi mencapai awal kalangwhile – do i = 0 dan j = 0, serta nilai jn= i.d = 0 adalah benar.

  1. b) Langkah induksi :

misal pernyataan p(n) benar, dengan asumsi bahwa j= i.d saat eksekusi mencapai awal kalang while – do. Akan ditunjukkan bahwa p(n+1) benar yaitu saat eksekusi mencapai awal kalang while – do yang ke (n+1) yang berarti jn+1 = in+1 .d juga benar. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai i yang baru bertambah sebesar 1 dari nilai i yang lama dan j yang baru bertambah sebesar d dari nilai j yang lama sehingga in+1 = i+ 1

dan jn+1 = j+ d, dari hipotesa induksi jn= i.d maka

jn+1 = (in.d) + d

= (i+ 1 ).d

= in+1 .d .

maka terbukti bahwa setiap kali eksekusi algoritma mencapai awal kalang while – do nilai j= i.d.

  1. Prinsip Umum Induksi

Prinsip induksi sederhana dapat digeneralisir

sebagai berikut :

Misal p(n) adalah pernyataan tentang bilangan bulat dan akan membuktikan bahwa pernyataan p(n) benar untuk semua bilangan bulat n ≥ n. Untuk membuktikan pernyataan tersebut kita hanya perlu menunjukkan bahwa:

  1. i) p(n0) benar dan
  2. ii) jika p(n) benar maka p(n+1) benar untuk setiap n ≥ n0 ,akibatnya pernyataan p(n) benar untuk setiap bilangan bulat n ≥ n0

Sumber : https://belinda-carlisle.com/

Dasar Penyelenggaraan

Dasar Penyelenggaraan

Dasar Penyelenggaraan

Dasar Penyelenggaraan
Dasar Penyelenggaraan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.12/MPP.Kep/1/1998 tentang penyelenggaraan WDP ditetapkan pada tanggal 16 Januari 1998 , yang merupakan pelaksanaan UU No.3 tahun 1982 tentang wajib Daftar perusahaan.

Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan penigkatkan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan , pemberian informasi, promosi, kegunaan pendataran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan , serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP.

Perusahaan – Perusahaan yang tidak wajib mendaftar
Dalam keputusan Memperindag ini lebih lanjut diatur mengenai perusahaan yang dikecualikan dari WDP yaitu:
a. Perusahaan Kecil Perorangan
b. Perusahaan yang diurus, dijalankan,atau dikelola oleh pribadi milik sendiri, atau hanya dengan memperkerjakan anggota keluarga sendiri.
c. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

Namun demikian perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan menghendakinya.

Selanjutnya diatur bahwa usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang ekonomi atau sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP ,yaitu:
a. Pendidikan formal( Jalur Sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun
b. Pendidikan Non Formal(Jalur Luar Sekolah)
c. Jasa Notaris
d.Jasa Pengacara
e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok dokter.
f. Rumah Sakit
g. Klinik pengobatan

Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang tercakup diatas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Setelah mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan bersangkutan.

Perusahaan yang wajib daftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan (termasuk Perusahaan Asing) yang berkependudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku(dan telah memiliki ijin), termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu,anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Perusahaan – Perusahaan tersebut berbentuk:
a. Badan hukum, termasuk didalamnya koperasi
b. Persekutuan
c. Perorangan
d.Perusahaan lainnya

Baca Juga :

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

1. Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan

a. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :

a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan.

b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.

c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

3. Tujuan dan Sifat

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Pasal 2).

Tujuan daftar perusahaan yaitu :
a. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.
b. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.
c. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
d. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.
e. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (Pasal 3).

4. Kewajiban

Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

5. Pengecualian

Namun ada yang dikecualikan dari Wajib Daftar itu adalah:

1. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam UU No.9 tahun 1969 lembaran negara 1969 No.40 joIndonesische Bedrijvenwet ( Staatsblad tahun 1927 No.419) sebagaimana setelah diubah dan ditambah.
2. Setiap Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Sumber : https://busbagus.co.id/

Sifat Hukum HAKI

Sifat Hukum HAKI

Sifat Hukum HAKI

Sifat Hukum HAKI
Sifat Hukum HAKI

Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Dasar Hukum HAKI

1. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
2. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
5. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
6. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
7 Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
8. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Konsultan HAKI

Adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Persyaratan Menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
1. Warga negara Indonesia
2. Bertempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia
3. Berijazah Sarjana S1
4. Menguasai Bahasa Inggris
5. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri
6. Lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Sumber : https://vhost.id/

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan
Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap mobil listrik

formula E yang bakal dihelat di Jakarta tahun 2020 tidak akan berdampak pada program pendidikan. Anies memastikan kebijakan soal memajukan pendidikan akan terus berjalan.

Pernyataan Anies sekaligus membantah fraksi PSI di DPRD Jakarta yang mengatakan anggaran rehabilitasi sekolah harus dipangkas demi penyelenggaraan formula E. PSI menganggap rehabilitasi sekolah ini dianggap sebagai program yang penting.

“Masing-masing (anggaran) sudah ada pos-nya, dan saya beri contoh soal

pendidikan misalnya, sering kali kita menganggap bahwa perhatian pada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik,” ujar Anies di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2019).

Anies menuturkan, pendidikan harus dilihat dari mutunya. Karena itu ia mengaku sedang meningkatkan mutu pengajaran melalui tenaga pengajar dan pelatihan.

“Pendidikan itu fokusnya pada kualitas, konten, kalau kita bicara pendidikan hanya infrastruktur terus ini seperti Dinas Cipta Karya pembangunan yang diukur,” jelasnya.
Peresmian Jakarta sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 2019-2020 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/9/2019). (Suara.com/Arief Apriadi).
Peresmian Jakarta sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 2019-2020 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/9/2019). (Suara.com/Arief Apriadi).

Ia kemudian meminta pada sejumlah pihak untuk tidak melihat indikator

pendidikan di Jakarta dari bangunan fisiknya. Apalagi, kata Anies, kualitas bangunan sekolah di Jakarta kebanyakan sudah bagus.

“Mulai dari guru, kepala sekolah, pelatihan-pelatihannya, itu semua sifatnya konten, kalau membangun manusianya di konten,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI di DPRD Jakarta Idris Ahmad menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI memangkas anggaran sebesar Rp 455,4 miliar. Ia menyebut rencana awalnya uang itu akan digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang tak layak.

Menurutnya kebijakan ini janggal karena ajang balap mobil itu tidak masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menganggap seharusnya anggaran dalam RPJMD menjadi prioritas.

 

Baca Juga :