PEMBANGUNAN APARATUR YANG BERSIH

Pemerintah yang bersih (Clean Government) merupakan pemerintah yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada penimgkatan kinerja,agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.

Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum.

Ø Teladan

Sri Mulyani berhasil mencatat beberapa prestasi penting di bidang pembangunan ekonomi dan good governance. Salah satunya ialah keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan melalui terbentuknya transparansi dan akuntabilitas di internal departemen, upaya itu sekaligus dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan. Sri Mulyani juga berhasil meningkatkan penerimaan negara dari pajak selama kepemimpinannya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kebijakan sunset policy diyakini juga tidak terlepas dari perannya. Mulai diberikannya insentif fiskal bagi beberapa sektor dan komoditas yang berpotensi ekspor ataupun menyerap tenaga kerja, adalah hasil penting lain yang dihasilkan dalam rangka menjadikan pajak sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Sri Mulyani juga berkomitmen dalam upaya pembangunan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dan juga bisa bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran.  Pada 2007, Depkeu mulai menerapkan sanksi pada daerah-daerah yang kurang disiplin dalam mengelola APBD, seperti keterlambatan penetapan APBD ataupun kegagalan dalam mengelola DAK.

Ø Pantangan

Ø  Kondisi pemerintahan Indonesia saat ini masih jauh dari pemerintahan yang bersih. Karena banyak pejabat pemerintahan yang melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Maraknya KKN dapat dijadikan contoh dari penyelewengan pemerintah. Tidak sedikit juga pejabat pemerintah yang melakukan KKN. Contohnya kasus Gayus Tambunan yang beberapa bulan terakhir ini sering diperbincangkan di Indonesia.  Gayus Tambunan adalah contoh kecil dari penyelewengan tersebut. Masih banyak para pejabat yang melakukan KKN tetapi masih belum bisa ditangkap karena belum adanya bukti yang kuat.

baca juga :