Semua Guru Wajib Mengajar di Daerah 3T

Semua Guru Wajib Mengajar di Daerah 3T

Semua Guru Wajib Mengajar di Daerah 3T
Semua Guru Wajib Mengajar di Daerah 3T

Semua guru secara bergantian wajib mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer. Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Mendikbud menegaskan, mengajar di daerah 3T akan memperkaya pengalaman guru sekaligus mengetahui kondisi mutu pendidikan dasar dan menengah nasional. Selain itu, Kemendikbud juga akan meneruskan program Guru Garis Depan (GGD) untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah 3T.

“Penyelesaian masalah guru akan diatur Peraturan Presiden (Perpres) agar kebijakan rotasi guru ini dapat diintervensi dengan peningkatan sarana prasarana dan kurikulum sekolah. Semua guru tidak boleh tidak mengajar di daerah 3T,” ujar Mendikbud, seperti diwartakan Pikiran-Rakyat.com, Kamis (13/6/2019).

Ia menjelaskan, guru di setiap zona akan dirotasi secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kebijakan meredistribusi sesuai undang-undang (UU) aparatur sipil negara (ASN) yang menyatakan, semua ASN harus siap dirotasi secara periodik dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama.

Mendikbud menambahkan, retribusi guru ke daerah 3T mengacu pada zonasi.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi guru di dalam satu zona menolak dipindahkan. Karena, sistem zonasi disiapkan untuk memeratakan mutu pendidikan nasional.

“Saya paham jika di daerah tertentu masih tinggi tingkat ketimpangan antarsekolah. Tapi, jika tidak ada kemauan keras dari pihak daerah untuk segera melakukan kebijakan redistribusi guru, saya khawatir kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan yang berkualitas jadi tersendat,” ungkapnya.

Kebijakan Mendikbud tersebut tampaknya akan diterapkan Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa menyatakan bahwa Pemprov Jabar sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pola karier guru yang rencananya rampung tahun ini. Pergub tersebut akan mengatur pola karier dan retribusi guru ke daerah.

“Program tersebut akan berbentuk seperti sistem promosi. Bedanya, para guru akan dipromosikan ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari sekolah asal agar ilmu yang mereka miliki bisa dibagi ke sekolah tersebut guna pemerataan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi

Sartika. Kadisdik pun mendukung regulasi tersebut. Menurutnya, program tersebut mendukung pemerataan pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program zonasi.

“Tentu ini sangat sesuai dengan visi pendidikan nasional dan diharapkan mampu memberikan percepatan pembangunan pendidikan di Jabar,” harapnya.***

 

Baca Juga :