SYARAT SYARAT MENJADI ANGGOTA MPR

SYARAT SYARAT MENJADI ANGGOTA MPR

SYARAT SYARAT MENJADI ANGGOTA MPR

Untuk bisa menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Merupakan warna negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 21 tahun dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah.
3. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya calon anggota MPR haruslah menganut salah satu agama resmi di Indonesia dan bukan seorang atheis.
4. Memiliki tingkat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
5. Berpengalaman dalam berorganisasi di masyarakat.
6. Setia kepada dasar negara Pancasila.
7. Setia kepada UUD 1945.
8. Setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk kecintaan terhadap negara Indonesia. Dengan begitu, maka diharapkan anggota MPR akan setia terhadap amanat penderitaan rakyat yang membuatnya bisa mendapatkan kursi di DPR/MPR atau DPD.
9. Anggota MPR bukan bekas anggota partai/organisasi terlarang di Indonesia, seperti Partai Komunis Indonesia atau partai kontra-revolusi lain.
10. Memiliki hak pilih. Orang yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR/MPR haruslah memiliki hak untuk dipilih atau tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam pemilu oleh keputusan pengadilan.
11. Tidak sedang berada dalam suatu putusan pidana/perdata atau dalam masa kurungan penjara. Tindak pidana dan perdata yang bisa menghambat pencalonan anggota DPR/MPR adalah pidana/perdata yang minimal memiliki masa hukuman 5 tahun penjara dan sudah tidak dapat digugat lagi.
12. Sehat jasmani dan rohani.
13. Terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum, kemudian orang tersebut bisa mendaftar sebagai calon legislatif melalui partai politik tertentu. Pendaftaran bisa dilakukan melalui KPU daerah yang akan diwakili.
14. Calon legislatif harus bertempat tinggal/domisili di wilayah administratif Indonesia. Jika mendaftar sebagai calon DPD-RI, maka calon tersebut harus tinggal di wilayah di mana orang tersebut mengajukan diri.
15. Pencalonan diri tidak boleh rangkap, misalnya calon DPR merangkap DPD atau calon DPR sekaligus merangkap pencalonan diri sebagai calon DPR provinsi atau kabupaten/kota.
16. Bersedia bekerja penuh waktu dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota MPR.
17. Merupakan anggota partai politik.
18. Calon anggota tidak sedang membuka praktek notaris atau advokat/pengacara.
19. Tidak berstatus sebagai TNI, Polri, atau PNS. Jika masih menjabat, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mencalonkan sebagai anggota DPR/MPR/DPD.


Baca Juga :