Tarif SPP SMA dan SMK se-Jateng Turun

Tarif SPP SMA dan SMK se-Jateng Turun

Tarif SPP SMA dan SMK se-Jateng Turun
Tarif SPP SMA dan SMK se-Jateng Turun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menurunkan tarif sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). Hal ini bagian dari upaya pemprov untuk bisa merealisasikan program sekolah murah.

Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo menegaskan bahwa sebagai usaha mewujudkan sekolah murah, pihaknya memulai dari mengurangi beban orang tua murid. Caranya, menggelontorkan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan kepada 234 SMA dan 365 SMK di Jateng.

“Adanya BOP ini, maka saya sudah perintahkan kepada seluruh penanggungjawab satuan pendidikan di bawah naungan pemprov untuk meninjau ulang RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tahun 2017/2018,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (15/3).

Selain itu, terdapat kebijakan pemprov dalam menyediakan anggaran penuh untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adanya BOP, diharapkan mengakhiri sekolah yang menjadi lumbung kritik, utamanya terkait masalah SPP.

Dana BOP diketahui berasal dari suntikan dana pendidikan yang digelontorkan Gubernur nonaktif Ganjar Pranowo pada Januari lalu sebesar Rp 792 miliar.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Semarang, Wiharto menuturkan proses pematangan BOP telah dilakukan sejak lama oleh Disdikbud. Puncaknya pada 6 Maret lalu dalam kesempatan RKAS, dihadiri oleh para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Jateng serta Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK).

Dikatakannya, instruksi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihaknya, melalui penghitungan ulang RKAS. Sekolahnya mendapat dana BOP sekitar Rp 1 miliar per tahunnya untuk dibagikan ke 1.418 siswa. Jumlah tersebut belum termasuk dana BOP untuk honor GTT dan PTT sejumlah Rp 730 juta per tahun.

Wiharto menambahkan, dana BOP lain halnya dengan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat.

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan, lanjut Wiharto, sebanyak Rp 1,9 miliar dan jika dijumlahkan dengan dana BOP dari pemprov Jateng maka totalnya Rp 3,8 milyar. Sementara hasil review RKAS, SMAN 3 Semarang tahun 2018 mencapai Rp 5,5 miliar.

“Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan dana BOS dan BOP. Nah sisanya

itu (sekitar Rp 1,7 miliar) ditanggung secara gotong royong oleh orangtua siswa yang mampu,” tegas Wiharto yang juga kepala MKKS SMA/SMK Kota Semarang itu.

Kekurangan tersebut kemudian dibagi merata oleh orangtua siswa sebanyak 1.418 dan didapat besaran Rp 1.260.000 yang terbagi selama 12 bulan. Sehingga besaran SPP yang nantinya ditanggung orangtua siswa hanya sebesar Rp 105 ribu per siswa, setiap bulannya. Sebelumnya orang tua siswa dikenai Rp 200 ribu.

Wiharto mengatakan bahwa pihaknya mengimplementasi instruksi dari

disdikbud ini dengan memberikan pendidikan yang adaptif dan akomodatidf, serta responsif dengan perkembangan globalisasi informasi yang terus terjadi.

“Kami juga berarap adanya perhatian pada upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus,” tandasnya.

 

Baca Juga :