Table of Contents

Unsur-unsur Negara

Meskipun diantara para ahli tidak ada kesepakatan mengenai definisi negara, namun ada tiga hal yang menjadi kesepakatan mengenai unsur suatu negara,yaitu

Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

  1. Wilayah (teritorial)

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

  1. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara.

Ketiga hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada agar dapat disebut negara,yang oleh Mahfud M D disebut sebagai unsur konstitutif. Ketiga unsur negara itu perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Machfud M D disebut sebagai unsur deklaratif. Mengenai pengakuan sebagai unsure negera ada dua pandangan yang berbeda, yang pertama memandang pengakuan sebagai unsur konstitutif, artinya dengan adanya pengakuan dari Negara lain, maka negara itu menjadi ada. Pandangan yang kedua memandang pengakuan sebagai unsure deklarif, artinya adanya pengakuan hanya menerangkan adanya negara, bukan sebagai unsur pembentuk. Misalnya, Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, Inggris baru memberi pengakuan atas kemerdekaan Amerika pada tahun 1783. Demikian pula dengan Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan Belanda baru memberikan pengakuannya pada tahun 1949.

Untuk memenuhi unsur-unsur negara atau membentuk suatu negara ada empat cara, yaitu:

  1. Perpindahan suatu bangsa ke suatu daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahannya untuk mewujudkan organisasi negara. Cara ini disebutaccupatie atau pendudukan. Contoh: Liberia tahun 1847, Kongo 1876, dan Transfal 1837.
  2. Melepaskan diri atau memisahkan diri dari kekuasaan negara yang menguasainya (Proclamation). Contoh : Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
  3. Beberapa negara mengadakan perjanjian untuk meleburkan diri menjadi satu negara baru yang disebutfusi atau peleburan. Contoh : peleburan Federasi Kerajaan Jerman pada tahun 1871.
  4. Negara lama pecah dan lenyap kemudian lahir Negara baru. Cara ini disebutinnovation atau pembentukan baru. Contoh: Negara Columbia pecah dan lenyap. Selanjutnya di wilayah negara tersebut berdiri negara baru Venezuela, Equador, dan Columbia Baru pada tahun 1832.
  5. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, Negara harus mempunyai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah Negara dapat bermacam-macam, antara lain:

  • Bertujuan untuk memperluas kekuasaan
  • Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum
  • Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum

Terbentuknya suatu negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut, dalam konsep dan ajaran plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan, pemimpin negara menjalankan kekuasaanya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Dalam islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini di dasarkan pada konsep sosio historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan watak dan kecenderungan yang berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sedangkan, menurut Ibnu Khaldun, tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dau ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suaatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.

Baca juga: