Zonasi Dorong Pemda Alokasi Anggaran Pendidikan 20%

Zonasi Dorong Pemda Alokasi Anggaran Pendidikan 20%

Zonasi Dorong Pemda Alokasi Anggaran Pendidikan 20%
Zonasi Dorong Pemda Alokasi Anggaran Pendidikan 20%

Berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD) masih sangat minim pemerintah daerah/kota serta provinsi yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanah undang-undang yaitu 20 persen dari APBD. Akibatnya, akses yakni sarana dan prasarana (sarpras) sekolah masih menjadi masalah pendidikan di setiap daerah.

Pakar Pendidikan Itje Chodijah menuturkan, adanya skema pemerataan pendidikan berbasis pada zona yang dimulai dengan Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) dengan kuota 90 persen berbasis zonasi, tentu mendorong daerah untuk memperhatikan sarana dan prasarana sekolah dan kesiapan tenaga pendidikan setiap daerah sehingga semua masyarakat mendapat akses pendidikan yang sama.

Itje berharap, skema zonasi ini menghasilkan kebijakan turunan terkait anggaran untuk pendidikan agar setiap zona memiliki sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai dan bersifat berkeadilan. Pasalnya, dengan skema zonasi ini baru diketahui ternyata banyak zonasi yang tidak memiliki sekolah negeri yang layak karena jumlah sekolah negeri berakreditasi masih 25 persen dari keseluruhannya. Hal ini yang memicu masyarakat mengejar sekolah berlabel favorit.

”Yang kita bicara bukan lagi sekolah. Kita bicara konstitusi. Bagaimana pemda

tidak bisa memenuhi undang-undang karena 20 persen anggaran untuk pendidikan itu perintah undang-undang, bukan perintah Kemdikbud,” kata Itje.

“Jadi mereka memang harus mengeluarkan itu (anggaran 20 persen). Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka sengaja merugikan daerahnya sendiri,” kata Itje pada diskusi “Kebijakan PPDB dan Rotasi Guru Dengan Sistem Zonasi Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Dalam Persfektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak” di Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, Rabu (20/6/2019).

Dia menambahkan, pemda yang tidak mengalokasikan anggaran APBD 20

persen untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan, berarti merelakan kualitas pendidikan seadanya di daerahnya. Sebab pendidikan sudah desentralisasi, seharusnya dapat segera ditingkatkan karena telah ada pembagian tugas.

Pemda/pemkot menangani SD dan SMP sedangkan pemerintah provinsi (pemprov) menangani SMA dan SMK. Dalam hal ini, daerah harus fokus pada perbaikan akses yakni sarpras dan mutu guru.

Menurut Itje, dengan skema zonasi ini mengharuskan semua pemda untuk

fokus pada pendidikan secara keseluruhan. Pasalnya, yang terjadi saat ini banyak daerah membangun pendidikan hanya untuk menjaga gengsi.

 

Baca Juga :